Banjir, melanda Ibukota

Hari Kamis (17/1) kemarin, banjir besar kembali melumpuhkan kota Jakarta. Banyak jalan protokol yang terendam air cukup tinggi 30-120 cm, sehingga banyak yang tidak dapat dilalui oleh jenis kendaraan apapun.

Sejumlah kawasan pemukiman tak luput dari sergapan banjir yang membuat lebih dari 10.000 penghuninya di berbagai kelurahan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pusat-pusat pertokoan, juga terkena rendaman air banjir, terutama di sekitar halaman depannya.

Stasiun kereta api di Tanah Abang berhenti beroperasi karena rel terendam air lebih dari 50 cm. Balaikota Jakarta, tempat Gubernur DKI Jakarta berkantor pun terkena banjir setinggi lutut orang dewasa. 

Tak tanggung-tanggung, banjir siklus lima tahunan kali ini juga menyergap lingkungan istana negara di Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

SBY di Selasar Istana, Kena Banjir Juga

Hingga, sedianya Presiden SBY menjamu kunjungan Presiden Argentina, Cristina saat Kamis pagi itu harus ditunda beberapa jam kemudian. 

Sambil menunggu banjir surut di sekitar istana, bahkan, Presiden SBY sendiri sempat terlihat menyusuri selasar kompleks istana dengan cara menggulung celana ke atas untuk menghindari air banjir.

Singkatnya, banjir kemarin telah melumpuhkan hampir seluruh aktivitas publik di Jakarta dan sekitarnya. Tak terkecuali aktivitas sekolah, perkantoran pemerintah dan swasta, kegiatan bisnis, layanan transportasi, hingga kegiatan KPK ikut terganggu.

Banjir, Ingatkan Pindah Ibukota

Lumpuhnya kembali kota Jakarta akibat banjir besar untuk ketiga kalinya, setelah pada tahun 2002 dan 2007 terjadi hal yang sama, memunculkan kembali gagasan pemindahan ibukota negara dari Jakarta.

Bundaran HI Jadi Lautan Banjir

Adalah Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang melontarkan kembali pentingnya pemindahan ibukota negara ketika Jakarta dianggap sudah tidak dapat lagi dianggap nyaman dengan sejumlah masalah berat dan kompleks, termasuk masalah yang diakibatkan oleh banjir yang hingga kini masih sulit diatasi. 

Menurut Marzuki, permasalahan Jakarta, seperti banjir, kemacetan, dan sampah tidak akan bisa diselesaikan oleh siapapun, kapanpun dan dengan cara apapun. Penyelesaiannya, justru harus terlebih dahulu memindahkan fungsi ibukota negara ke tempat yang lain.

“Sampai kapan pun, kondisinya akan tetap seperti ini. Ibukota harus dipindahkan terlebih dahulu, baru permasalahan Jakarta akan segera selesai secara bertahap,” ujar Marzuki, sebagaimana diberitakan di sini.

Saat ini, Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, telah merencanakan akan membahas usulan pemindahan ibukota negara dalam rapatnya. Ketua Komisi II, Agun Gunanjar mengatakan, pihaknya akan segera mendiskusikan usulan tersebut, sekaligus akan mengkaji apakah pusat pemerintahan ini harus pula terpisah dengan pusat perdagangan.

Kawasan Monas Terkena Banjir

"Komisi II akan segera mendiskusikan tentang perlunya ada pemisahan yang tegas antara fungsi Ibu Kota sebagai pusat pemerintahan negara yang terpisah dengan pusat bisnis dan perdagangan," ungkap Agun, Kamis (17/1/2013), sebagaimana diberitakan di sini.

Dukungan atas usul pemindahan ibukota terus mengalir dari berbagai tokoh nasional,  termasuk Ketua MPR RI, Taufik Kiemas. Menurut suami mantan presiden RI, Megawati ini, dirinya kurang optimis bila permasalahan akut di Jakarta dapat terselesaikan dengan baik melalui cara-cara konvensional.

“Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental untuk mengatasinya. Salah satunya, mempertimbangkan sungguh-sungguh opsi memindahkan ibukota negara ke daerah lain yang memenuhi syarat,” ujar Taufik, Kamis (17/1), sebagaimana diberitakan disini.

Sudah Ada Sejak Bung Karno

Gagasan mengenai rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke daerah lain di Indonesia telah ada sejak lama. Bahkan, presiden pertama RI, Soekarno telah secara konkrit menunjuk daerah Palangka Raya, di Kalimantan Tengah, sebagai calon ibukota negara Indonesia yang baru.

Soekarno beralasan, pemindahan ibukota dilakukan agar Indonesia memiliki ibukotanya sendiri yang asli terlepas dari warisan penjajahan Belanda. Bahkan, pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda pun sempat merencanakan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta Ke Bandung. 

Gedung Sate yang sekarang menjadi kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, sebelumnya direncanakan oleh Belanda sebagai pusat pemerintahannya di Indonesia.

Pilihan Bung Karno atas Palangka Raya karena dianggap lokasinya yang tepat, berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dan prospek masa depan yang lebih baik dengan potensi luas wilayah dan kondisi alam yang mendukung.

Dengan meminta bantuan arsitek dari Uni Soviet (kini menjadi Rusia), Soekarno telah menyusun rencana tata ruang kota Palangka Raya sebagai ibukota negara yang baru. 

Tugu Pembangunan Calon Ibukota di Palangkaraya

Titik pusat pemerintahan yang baru sudah ditentukan, dan tiang pertama pembangunan kota Palangka Raya dilakukan sendiri oleh Presiden Soekarno di daerah Pahandut tepat pada tanggal 17 Juli 1957, atau jelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-12.

"Jadikanlah kota Palangka raya sebagai modal dan model," kata Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan calon ibukota yang baru itu, sebagaimana dikutip darisini.

Saat ini, titik lokasi dicanangkannya pembangunan calon ibukota baru oleh Bung Karno itu masih ada yang kini ditandai oleh kehadiran sebuah monumen atau tugu. Di situ terdapat tulisan pada sebuah prasasti yang mengingatkan tentang rencana Bung Karno memindahkan ibukota negara ke Palangka Raya.

Oleh karena perkembangan ekonomi dan politik saat itu yang tidak mendukung, akhirnya gagasan pemindahan ibukota negara ke Palangka Raya itu sempat terkubur. Terutama, sejak pemerintahan Orde Baru (Orba) pimpinan Pak Harto berkuasa, gagasan yang serba berbau Soekarno seolah dinyatakan harus ditutup rapat-rapat.

Prasasti Bung Karno di Tugu Calon Ibukota

Pada awal tahun 1990-an, gagasan peminadahan ibukota sempat kembali muncul di zaman Orba, di mana daerah di sekitar Jonggol, Bogor, Jawa Barat dijadikan sebagai calon ibukota negara yang baru. Namun, sekali lagi gagasan tersebut kembali hilang menyusul terjadinya reformasi yang menjatuhkan kekuasaan Soeharto.

Hingga, pada tahun 2010, presiden SBY mengungkap kembali mengenai perlunya memindahkan ibukota negara ke daerah lain dengan konsep megapolitan. Caranya, memperluas ibukota negara Jakarta dengan mencakup daerah-daerah lain disekitarnya, seperti daerah Bogor, Bekasi, Karawang hingga Purwakarta dan Sukabumi.

Saat menyampaikan kuliah umum pada Dies Natalis Institut Teknologi Surabaya (ITS), Selasa (14/12/2010), di Surabaya, SBY mengaitkan perlunya pusat pemerintahan yang baru dengan persiapan Indonesia sebagai the emerging market. Pada tahun 2025-2030 Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan peringkat ke-6 terbesar di dunia.

Menurut SBY, pembangunan ekonomi Jakarta dan sekitarnya harus dilakukan dengan baik. Karena, kontribusi ekonomi Jakarta dan sekitarnya sangat besar terhadap ekonomi nasional.

“Dan, itu tidak mungkin (tanpa pemindahan pusat pemerintahan). Kita harus memikirkan solusi untuk transportasinya, mungkin ide membangun pusat pemerintahan yang baru, mari kita lanjutkan. Sehingga Jakarta bisa lebih besar, lebih baik dan semua bisa happy,” kata presiden SBY, sebagaimana dikutip di sini.

Menanggapi gagasan SBY itu, telah ada tiga usulan utama mengenai opsi pemindahan ibukota negara. Yaitu, pertama, memindahkan ibukota secara resmi, seperti cara negara Brasil yang memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

Kedua, memisahkan pusat administrative pemerintahan dengan pusat bisnis, dimana Jakarta masih ditetapkan sebagai ibukota resmi, seperti cara negara Malaysia memindahkan pusat administratif pemerintahan federalnya ke Putrajaya.

Dan, ketiga, mempertahankan Jakarta masih sebagai ibukota dan pusat administrasi pemerintahan.

6 Alasan Segera Pindah

Meski sempat menuai banyak dukungan dari banyak pihak, namun wacana pemindahan pusat pemerintahan yang digagas kembali oleh SBY itu pun tak luput dari tenggelam. Hingga, banjir besar Kamis kemarin seolah membangunkan kembali ingatan para pemimpin negeri ini untuk memindahkan ibukota negara yang sekarang dianggap sudah tidak cocok, tidak memadai dan tidak nyaman lagi. 

Banjir, Tidak Nyaman Bagi Warga

Salah seorang anggota Tim Visi Indonesia 2033, Adrianof Chaniago, kembali mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan upaya pemindahan ibukota negara. 

Menurut Chaniago, peristiwa banjir besar di Jakarta yang terus terulang setiap lima tahun, hingga kemarin merendam lingkungan dalam di istana negara, menjadikan bukti bahwa tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibukota negara yang berlaku sejak zaman penjajahan Belanda.

"Selain Malaysia yang telah memindahkan Ibukotanya ke Putra Negara, 19 negara lainnya telah terlebih dahulu memindahkan Ibukotannya. Termasuk Amerika dan Australia, itupun telah memindahkan Ibu Kotannya," ujar Andrianof di Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/1/2013), sebagaimana diberitakan di sini.

Selanjutnya, ia menawarkan kembali daerah di Kalimantan, termasuk di antaranya kota Palangka Raya sebagai calon ibukota Indonesia yang baru. Dosen UI ini menjelaskan 6 alasan mengapa relokasi ibukota negara ke Kalimantan itu perlu segera direalisasikan.

Pertama, relokasi ibukota baru ke Kalimantan, akan lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.

Kedua, akan menumbuhkan epicentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Pilihan lokasi calon ibukota baru ini, juga didasarkan atas pertimbangan bahwa dibandingkan daerah lain, Kalimantan merupakan satu-satunya pulau yang tidak pernah diguncang gempa bumi.

Ketiga, memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.  

Keempat, mencoba menghentikan paradoks pembangunan yang telah dicoba diselesaikan dengan program parsial, seperti transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan kawasan timur Indonesia yang terbukti gagal menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Kelima, melindungi lahan pertanian di Jawa karena tingkat kesuburannya yang paling tinggi di antara wilayah di Indonesia.

Keenam, mencegah terjadinya guncangan sosial seperti yang pernah terjadi pada saat dimulainya reformasi tahun 1998.

Ia menambahkan, pada sisi lain, ada alasan utama yang membuat mengapa ibukota harus pindah dari Jakarta. Yakni, adanya ancaman yang sulit dielakan Jakarta untuk terus dipertahankan sebagai ibukota pemerintahan, seperi ancaman alam dan perubahan iklim, urbanisasi hingga persoalan kesenjangan sosial yang makin tinggi.

Dikatakannya, pilihan lokasi baru ibukota negara di Kalimantan juga didasarkan atas alasan bahwa pemindahan ibukota ke daerah sekitar atau terdekat dengan Jakarta dinilai tidak bisa menjadi solusi sama sekali.

Selama ini, lanjutnya, Jakarta telah gagal menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai ibukota pemerintahan. Indikasinya, kata dia, Jakarta telah gagal melakukan penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan, hingga gagal dalam penegndalian penduduk serta penyelengaaraan transportasi kota yang baik.

“Kalau Ibukota bisa dipindah ke Kalimantan maka manfaatnya bukan saja bagi revitalisasi Jakarta, tapi Pulau Jawa secara keseluruhan sehingga kembali berfungsi sebagai pulau yang strategis dan penting,” jelasnya.

Bagaimana Pendapat Anda?

Lantas, bagaimana mengenai anggaran yang harus disediakan untuk pemindahan ibukota pastinya sangat besar? Andrianof mengatakan, jumlah dana yang dibutuhkan itu sesungguhnya tidaklah terlalu besar.

Ia menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah pusat cukup menyisakan satu persen saja dari total dana APBN setiap tahunnya selama 10 tahun.

"Satu persen APBN itu cukup besar yaitu Rp 15 triliun. Rp 15 triliun dikumpulkan selama 10 tahun,cukup untuk membangun Ibukota baru," pungkasnya. 

Nah, bagaimana dengan pendapat anda? Setujuhkah ibukota negara segera pindah dari Jakarta? Lalu, menurut anda, daerah manakah yang dianggap cocok menjadi pengganti Jakarta? Salam persahabatan. *** [Srie]